Fraksi PKS Apresiasi Pemrov Dalam Meningkatkan PAD
Serang (13/07) – Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten M. Najib Hamas memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemprov Banten dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dimana tingkat kemandirian keuangan daerah banten cukup tinggi. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 102.14 % dan trend peningkatan PAD terus terjadi dari tahun ke tahun.
Kondisi ini harus juga diikuti upaya menjaga tingkat pertumbuhan PAD di tengah kondisi ekonomi nasional dan global yang tidak menentu. Sumber PAD sangat tergantung pada pajak daerah. Hal ini harus dicermati dan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan mulai melakukan terobosan dan upaya untuk meningkatkan PAD dari retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Ujar Najib, Kamis (13/07/2017).
Menurutnya, Terhadap pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 72.5 Milyar atau meningkat sebesar 137 % dari target sebesar rp. 52.6 Milyar maka kami berpendapat supaya SKPD terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pemprov Banten diharapkan untuk terus meningkatkan manajemen aset daerah. Karena aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemrov banten untuk mengelola aset secara memadai. Ujar Najib.
Sementara anggota komisi I DPRD Provinsi Banten M. Bonie Mufidjar menyambut baik atas rencana Gubernur untuk melaksanakan rekomensasi BPK dalam menyelesaikan temuan-temuan yang ada secara tuntas dan menurut hemat kami, perlu juga memberikan sanksi kepada skpd-skpd belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sehingga terdapat temuan berulang oleh BPK.
Pemprov Banten agar terus memaksimalkan kerja dan kinerja inspektorat daerah untuk mencegah temuan-temuan lain di tahun anggaran betikutnya dan melakukan semua upaya demi memperbaiki kualitas pelaporan keuangan ditahun berikutnya.
Menurut Bonie untuk memperbaiki manajemen pengelolaan tersebut, Ia berpendapat agar Pemprov Banten untuk melakukan penataan kembali pengelolaan keuangan daerah. Karena penilaian WTP merupakan langkah awal untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah Provinsi Banten. Ujarnya