Jakarta — Anggota FPKS DPR RI Anis Byarwati menyebut Pemerintahan Joko Widodo pada periode 2014-2019 masih sebatas retorika terkait pengembangan ekonomi syariah.
Hal ini diungkapkan Anis dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Perhimpunan Bank Swasta Nasional (PERBANAS) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA), Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO), dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) pada Senin, (25/11/2019) November 2019 di Gedung Nusantara I DPR RI Jakarta.
Anis menyebut, pada 2019 masyarakat mendengar begitu banyak retorika dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Keuangan, Gubernur BI bahwa harapan besar bahkan visi besar Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah global tingkat dunia.
Bahkan, paparnya, ekonomi keuangan syariah akan dijadikan arus baru dan sumber pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.
“Dan ini sepertinya sesuai dengan laporan Global Islamic Finance Report (GIFR) tahun 2019 yang menempatkan Indonesia berada nomor 1 dalam kepemimpinan dan potensinya dakam keuangan dan perbankan Islam,” ujar Anis.
Retorika pemerintah dan laporan GIFR ini menurut Anis sepertinya memberikan harapan baru pada saat kondisi keuangan global dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat, ada alternatif baru menjadikan ekonomi nasional kuat lewat keuangan syariah.
“Tetapi jangan sampai hal ini seperti memberi harapan semu. Karena pada lima tahun terakhir Pemerintahan Presiden Jokowi, market share ekonomi syariah relatif stagnan di angka sekitar 5 sampai 6 persen,” ungkap Anis.
Politisi yang mewakili Daerah Pemilihan Jakarta Timur ini juga mempertanyakan terobosan apa yang akan dilakukan oleh ASBISINDO untuk mencapai visi besar ekonomi keuangan syariah.
Anis memaparkan bahwa ekonomi keuangan syariah di Indonesia belum begitu populer. Hal ini terlihat rendahnya tingkat literasi keuangan syariah yang hanya berkisar 8,9 persen dengan tingkat inklusi 9,1 persen. Data ini menunjukkan jarak yang sangat dekat antara tingkat literasi keuangan syariah dengan tingkat inklusinya.
“Hal ini berbeda jauh dengan keuangan konvensional yang memiliki tingkat literasi sebesar 37,7 persen dengan tingkat inklusi 75,3 persen. Peningkatan tingkat literasi dan tingkat inklusi menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku ekonomi keuangan syariah,” papar dia.
