Jakarta (31/5) – Wakil Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS, Riyono menjelaskan bahwa Indonesia masih belum memiliki konsep pangan yang jelas. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami kebingungan dalam menentukan kebijakan pangan kedepan.
Riyono yang juga merupakan Anggota DPRD Jawa Tengah memiliki perhatian lebih terhadap masalah pertanian dan nelayan di Indonesia.
“Sukarno pernah berkata 50% negeri ini adalah masalah pangan, kalo kita bisa menyelesaikannnya maka kita sudah menyelesaikan masalah negeri ini,” ungkapnya.
Menurut Riyono, permasalahan pangan di Indonesia dipengaruhi oleh permasalahan produksi. Sehingga, menurutnya pemerintah harus memberikan perhatian kepada para petani sebagai ujung tombak pertanian Indonesia.
“Ketika harga pangan naik, kita semua berteriak. Tapi, ketika harga turun, kita tidak berteriak. PKS harus berteriak, berpihak kepada petani ketika harga cabe anjlok,” terangnya.
Selain itu, Riyono juga menekankan agar pemangku kebijakan mampu mengelola pasar dengan baik. Sehingga, tidak dimonopoli oleh sekolompk orang saja.
“Produksi strategis Nasional sekarang dikuasai oleh samurai dan naga yang mencengkram sampai ke desa. Tata Kelola pangan harus berpihak kepada kepentingan kesejahteraan rakyat, fokus pada peningkatan produksi berbasis lokal, keberanian penegak hukum kepada pengendali pangan strategis yang cenderung dimonopoli,” lanjutnya.
Sebagai salah seorang yang sering berinteraksi secara langsung dengan para petani, Riyono menekankan perlu adanya konsistensi dari berbagai pihak untuk mensejahterakan para petani. Kemudian, adanya aturan yang sejalan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kebijakan pangan kita itu sering terlambat datang, seperti mengejar layang-layang yang sudah putus. Sehingga perlu adanya sinkronisasi tata kelola dari pusat hingga ke daerah,” tuturnya.
