Jakarta (4/4) – Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana menilai PT Transjakarta saat ini belum menjadi moda transportasi yang terintegrasi dalam konsep Transit Oriented Housing (TOH). Padahal, tegas Legislator PKS ini, transportasi terintegrasi itu menjadi amanat UU dan Perda.
“Yang dilakukan sejauh ini masih by project saja dan terkesan memaksakan, seperti bikin shelter di depan stasiun dan melakukan perluasan rute. Padahal dampaknya membunuh angkutan umum yang beririsan,” jelas Triwisaksana dalam Dialog Publik Integrasi Transportasi Jakarta, Senin (3/4).
Padahal, PT Transjakarta tahun 2017 mendapatkan subsidi sebesar 3,2 T dibandingkan moda transportasi angkutan umum lain yang jumlah penumpangnya lebih banyak namun tidak mendapatkan subsidi. Salah satu caranya adalah dengan mengintegrasikan angkutan umum tersebut dengan Bus Transjakarta.
“Konsep OK-OTrip Anies-Sandi sesuai dengan model integrasi untuk mendapatkan skema subsidi yang lebih adil,” jelas Juru Bicara Anies-Sandi ini.
Di sisi lain, seharusnya, Pemprov DKI Jakarta juga harus mendukung peremajaan angkutan umum lain. Jangan hanya, Transjakarta yang armadanya baru. Solusinya, papar Triwisaksana, ini hanya bisa dilakukan melalui proses integrasi angkutan umum dalam suatu sistem, hal lain yang harus dibenahi adalah masalah kelembagaan untuk mengatur angkutan publik darat di Jakarta.
“Saat ini terlalu banyak pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan transportasi publik di Jakarta, yaitu Dishub, Dinas Bina Marga, PT. Transjakarta, PT. MRT, 5. Organda, dan sebagainya. Perlu ada kelembagaan yang bisa mengkoordinasikan ini semua dalam sebuah Badan Koordinasi atau yang sejenisnya,” jelas pria yang kerap disapa Bang Sani ini.
Dengan adanya sistem transportasi terintegrasi ini maka pengembangan angkutan umum massal dapat diprioritaskan untuk sejalan pengembangan pemukiman murah untuk warga. Oleh karena, masyarakat dari kalangan menengah ke bawah masih menjadi mayoritas di Jakarta. Sehingga, ke depannya pembangunan perumahan murah berorientasi pada angkutan massal harus juga menjadi prioritas pemerintah.
“Kita mengenalnya dengan konsep Transit Oriented Housing, dimana pembangunan hunian vertikal murah akan berada di dekat simpul transportasi massal sehingga ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi akan berkurang dan kemacetan pun teratasi”, sambungnya.
Dalam diskusi ini hadir pula Perwakilan pelaku usaha Shafruhan Sinungan, Koordinator Departemen Infrastruktur dan Transportasi Barisana Nusantara Achmad Izzul Waro, Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas, dan Pembina OK-OCE Emir Riza Avialdi.
