Kota Serang, DPRD Provinsi Banten sedang melakukan pembahasan Laporan Peterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) APBD tahun 2017. Pembahasan terus dilakukan melalui pansus LKPJ yang telah disahkan pada tanggal 5 april 2018.
Memang pembahasan belum mendapatkan jawaban yang pas, sehingga pansus secara optimal dapat menyiapkan bahan untuk Fraksi-fraksi menyampaikan sikap politiknya pada rapat pleno. Kata Ketua Pansus LKPJ Bonnie Mufidjar.
Data lima tahun yang disampaikan BPS melalui Bappeda kepada Pansus bahwa 4 indikator makro pembangunan provinsi Banten tidak tercapai terus menerus, kontribusi OPD terhadap RKPD hingga pencapaian 4 indikator makro Pansus belum mendapat gambaran. Ujarnya disela-sela rapat Pansus LKPJ, Kamis, 3/05/2018.
Indikator apa yang dipakai terhadap 1 OPD berkontribusi terhadap RKPD dan RPJMD sehingga mendorong 4 indikator makro pembangunan Provinsi Banten, saat rapat tangga 5 April di GSG menginstruksikan Kepala Bappeda untuk menunjuk OPD mana yang bisa mempresentasikan.
Saat itu Dinas Perkim yang jawabannya hanya dari segi anggaran, penyerapan dan prosentase, bagaimana relevansi kontribusinya terhadap RKPD, RPJMD dan pencapaian 4 indikator makro pembangunan tidak bisa dijelaskan.
Sebagai contoh kata Bonnie yang juga anggota Fraksi PKS ini, Laporan Rekomendasi Pansus tahun 2015 untuk LKPj Gubernur tahun anggaran 2014 ada rekomendasi untuk melengkapi LPKJ tidak sebatas urusan program, kegiatan, alokasi anggaran, realisasi dan output akan tetapi Outcome, Benefit, Impact, dilengkapi juga terkait sasaran pelaksanaan, kemampuan serapan tenaga kerja, pengaruh PDRB dan IPM khususnya indeks daya beli masyarakat. Pungkasnya
