Jakarta (02/02) — Upaya pemerintah mengkarantina Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, untuk kepentingan observasi di Lanud Raden Sadjad, Natuna, ditentang warga.
Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, mengungkapkan rasa prihatinnya atas kejadian penolakan tersebut.
“Saya prihatin. Di satu sisi kita menuntut pemerintah bertindak sigap, tepat sasaran, dan prosedural untuk melindungi WNI yang ada di Wuhan. Namun di sisi lain, kita menyaksikan dinamika masyarakat yang bereaksi,” ungkap Netty.
Menurut Netty, secara pribadi, ia dapat mengerti dinamika penolakan warga akibat rasa takut dan khawatir. Namun, lanjut Netty, dalam situasi seperti ini, hendaknya kita justru menunjukkan sikap solidaritas bangsa.
“Ini ujian rasa kemanusiaan, kebangsaan, dan persatuan rakyat Indonesia sebagai bangsa besar. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi korban virus Corona. Janganlah berunjukrasa sampai seperti itu. Ini tentu menyakitkan korban dan keluarganya,” jelas Netty.
Menurut Netty, sikap warga Natuna yang menolak WNI evakuasi dari Wuhan lebih karena kurangnya informasi akurat dan terus menerus dari pemerintah terkait penyebaran virus Corona.
“Ada kesan pemerintah lambat dan memandang kecil persoalan,” ucap Netty.
Padahal, kata Netty, sejak awal saya sudah meminta Menkes untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan akurat. Gunakan rilis running text resmi terus menerus di semua media TV, misalnya.
“Sampaikan agar rakyat tetap tenang, pemerintah telah mengambil langkah ini dan itu, termasuk evakuasi WNI dari Wuhan dan rencana penempatan sementara di Natuna, untuk kepentingan observasi. Rakyat perlu tahu dengan jelas bahwa pemerintah telah sigap melakukan upaya pencegahan,” ujar Netty.
Akibatnya, kata Netty, rakyat mendapatkan informasi secara bebas dari media sosial atau media lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
“Saya berharap Polri, TNI, Pemda, dan Kemenkes segera dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Senin saya akan angkat masalah ini di Komisi IX,” demikian tutup Netty.
