Program Wajib Belajar Harus Disupport Sarana Prasana Memadai
Jakarta (31/1) – Membangun bangsa yang kuat di masa datang membutuhkan, salah satunya, faktor pendidikan yang bermutu. Untuk itu yang diperlukan bukan hanya mendorong anak bangsa untuk mengenyam pendidikan lewat program wajib belajar tetapi juga memberikan support sarana dan prasarana memadai bagi mereka.
“Mendorong anak bangsa mengenyam pendidikan di bangku sekolah itu program yang baik sekali, namun support bagi mereka agar bisa bersekolah perlu diperhatikan juga oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sehingga tidak ada lagi hambatan terkait buku, seragam, transportasi dan lain-lain.”
Hal ini diungkapkan Ledia Hanifa Amaliah, aleg FPKS usai menghadiri kampanye akbar Cagub Cawagub DKI Jakarta, Anies-Sandi, hari minggu lalu.
Ledia mengapresiasi langkah pemerintah dan pemerintah daerah yang bisa memberikan support sarana prasarana pada siswa dan calon siswa. Sebab diakuinya anggaran dari APBN saat ini belum bisa mencakup keseluruhan biaya pendidikan.
Dia memaparkan bahwa masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal mendorong terselenggaranya pendidikan menyeluruh bagi anak bangsa memang masih membutuhkan komitmen dari Pemerintah Daerah sebagai dukungan atas program wajib belajar di tingkat nasional. Karenanya, beberapa kebijakan seperti SPP gratis, tunjangan bagi guru, insentif bagi anak usia sekolah, maupun kemudahan bagi orangtua anak usia sekolah menjadi berbeda pada satu daerah dengan daerah lainnya.
Menyoroti pilgub DKI Jakarta yang menjadi sorotan nasional, Ledia menunjukkan perlunya DKI memberi contoh implementasi sistem pendidikan yang lebih baik dalam skala nasional.
“Ini kan ibukota. Tempat di mana segala fasilitas ada dan mudah di dapat, juga propinsi yang punya APBD tertinggi, sepantasnyalah kalau skor pendidikan di Jakarta semestinya juga terbaik. Karena itu, untuk pendidikan di Jakarta yang lebih baik, saya melihat tawaran program perbaikan KJP dari Anies Sandi yang akan melingkupi seluruh anak usia sekolah tanpa kecuali, perbaikan saran prasana pendidikan serta keadilan tunjangan bagi seluruh guru sekolah baik umum dan madrasah dapat mewujudkannya,” papar aleg komisi 8 yang juga Ketua Bidang Humas DPP PKS ini.
