PKS: Pemerintah Blunder jika Aktifkan Koopsusgab TNI Tanpa Payung Hukum
Pemerintah dianggap membuat blunder jika menganggap pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI tak perlu payung hukum. Hal itu diungkapkan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di Jakarta, Sabtu (19/5/2018).
“Ide Koopsusgab, secara tegas, tanpa payung hukum itu blunder dan diinginkan oleh teroris,” kata Mardani.
Mardani menganggap pemerintah saat ini sedang panik karena berbagai aksi teror yang terjadi. “Jadi kalau psikologi orang takut, orang panik, itu ambil apa saja. Kayak orang mau tenggelam. Padahal, kita jauh lebih besar dari itu (terorisme),” ujar dia.
Bukti kepanikan itu adalah wacana mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI yang sebelumnya pernah ada. “Publik marah dan pemerintah terkesan kayaknya grogi, sehingga seolah-olah mereka bilang ‘nih gua kasih Koopsussgab’,” kata dia.
Mardani menilai, penanganan terorisme di dalam negeri akan lebih efektif menggunakan instrumen keamanan yang sudah ada.
Contohnya, kata Mardani, seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).
“Saya pikir lebih cerdas kalau Babinsa dihidupkan, Babinkamtibmas dihidupkan, RT dan RW dihidupkan,” kata dia. “Semua teroris itu ada alamatnya, ada tetangganya. Makanya, kita sempat diskusikan kedepankan fungsi intelijen, dan intelijen paling utama itu masyarakat kita,” ujarnya.
Sumber: Kompas.com
