Impor Beras Jelang Panen Raya Hanya Buat Petani Lokal Menangis
Semarang (17/1) — Kebijakan pemerintah yang akan mengimpor beras pada akhir bulan Januari 2018 mendapatkan penolakan dari kalangan DPRD Jawa Tengah.
Anggota Komisi B DPRD Jateng Riyono menegaskan bahwa impor beras menjelang panen raya akhir Januari hingga Februari seperti ini dinilai tidak tepat.
“Impor beras tersebut akan merugikan petani lokal, yang berimbas pada jatuhnya harga beras lokal. Itu sama saja dengan membuat petani menjadi miskin dan makin menangis,”katanya dalam keteranganya, Rabu (17/1/2018) di Kota Semarang.
Menurutnya, adanya impor beras saat panen, memicu harga gabah turun. Akibatnya, petani yang dirugikan.“Dan itu merupakan balasan yang tidak adil dari pemerintah kepada petani yang sudah membanting tulang bekerja keras untuk tersedianya kebutuhan pangan bagi bangsa ini,”ujarnya lagi.
Dikatakan Riyono, rencana impor beras 500 ton oleh pemerintah akan berdampak, khususnya di Jateng yang telah dicanangkan sebagai lumbung pangan nasional dengan program peningkatan produksi dan pemasaran beras unggulan.
Disisi lain, kata Riyono, saat ini berdasarkan data dari Kementerian Pertanian (Kementan) hingga saat ini mengklaim Indonesia mengalami surplus beras sebesar 329.000 ton pada Januari 2018. Dengan mengacu data BPS, bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton, sementara tingkat konsumsi beras sekitar 2,5 juta ton.
“Kami meminta agar pemerintah tidak melakukan impor beras karena akan merusak harga beras lokal serta harga gabah petani menurun menurun,”tandas legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini.
Jika mau melakukan impor beras, imbuh Riyono, dia meminta pemerintah membuat perencanaan yang matang dengan menggunakan sumber data yang baik dan valid.
“Dengan melibatkan unsur-unsur terkait di dalamnya, seperti Bappenas, BPS, Menkeu, Mentan, dan Mendag harus bisa duduk bersama merumuskan kebijakan tersebut. Dengan semangat untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, sehingga rencana impor tidak akan merugikan dan membuat petani semakin sengsara,”pungkasnya.
